Negara me-Miskin-kan

Entah apa yang terjadi di negara ini. Ya, tentunya saya tidak tahu menahu tentang problema di negara lain. Namun yang jelas, saat saya berbincang dan berpikir tentang negara ini, satu hal yang terasa: “kurasa sakit kepalaku” (#hehe..). Serius! langung bingung. toh tidak ada hal real yang bisa saya lakukan. Tapi coba kita pikir sebentar saja. Sekarang yang teranyar adalah kunjungan pak nasir dari komisi III DPR RI ke lapas untuk “temu kangen” dengan saudaranya pak nazar. notabene komisi III itu adalah bagian kerja di parlemen yang mengawasi kerja hal-hal yang terkait penegakan hukum. Memang kita kudu tidak boleh menuduh sembarangan pak nasir ada “sesuatu” dengan pak nazar, tapi who knows, kita tidak bisa tahu yang sebenarnya sampai ada bukti. Dan kalaupun memang ada konspirasi, saat ditanya wartawan, pak nasir tidak mungkin jawab dengan lugunya “iya, lagi ada yang diurus sama nazar”. tidak mungkin dong… bisa ketahuan deh kalau ada konspirasi. Yang jelas lagi, kejadian ini mencurigakan. Ngapain coba pak nasir malam-malam datang. kalau memang temu kangen, emangnye kagak bisa nunggu besok pagi ape? Dan untuk mengaburkan kunjungan pak nasir itu, eh yang balik dikomentari malah pak denny indrayana yang lagi sidak. Pak denny yang datang malam-malam ke lapas untuk sidak disebut-sebut juga mencurigakan. ada yang balik bertanya (#orang yang sepakat dengan pak nasir kali): “emangnye nape pak denny datang ke lapas malem-malem?”. Lah… Lucu kan… Kagak tau dah siape yang bener, siape yang sale.. pusing kepale aye.. (#maaf pemirsa, capek ngetik pake bahasa formal). Kalo mencurigakan semuanya, terus siapa yang bisa dipercaya dong.

Terus, ada juga kasus kepala lapas yang malah jadi pengedar narkoba, polisi yang katanya terkait dengan perizinan pertambangan, jaksa yang aneh-aneh bisa disuap untuk rekayasa kasus, hakim yang labil bisa banget berubah pikiran cuma karena membela yang bayar atau mungkin nggak tega kasih orang hukuman karena terlalu berhati lembut (#capek deh…). Intinya, penegak hukum yang jadi mafia hukum.

Terkait dengan kebijakan moneter dan fiskal. Di parlemen ada badan anggaran. Toh kita semua sudah tahu kalo kemaren ruang banggar DPR digeledah. Anggota banggar udah jadi tersangka yang bilang di parlemen itu ada yang jadi mafia anggaran sama calo anggaran. Tadi pagi saya mendengar di Tv One, diskusi dengan fahri hamzah yang mengatakan bahwa penggunaan anggaran negara ini tidak efektif, dan pengguna anggaran tentu pemerintah. untuk wakil rakyat ini, pernah ada celetukan renyah dari seorang ibu, “kita (rakyat) kan mau kaya, udah diwakilkan sama wakil rakyat. wakil rakyat udah kaya. berterima kasihlah dengan wakil rakyat yang sudah mewakili kita untuk menjadi kaya”. Hehe…

Jadi pengelolaan keuangan di negara ini wallahu’alam. Untuk investasi oke, tapi mungkin untuk mengatur belanja ini yang susah. Cari duit gampang-gampang susah, tapi lebih gampang menghamburkannya. Nah…ini dia yang jadi sorotan. Negara kita ini miskin apa kaya? Kaya lah…kan banyak investasi sama sumber daya, baik alam maupun manusia. Miskin dong.. kan banyak hutang, banyak pengangguran, pendidikan belum merata, antri aja masih susah, kotak sampah kurang, jalan kecil, sampe-sampe trotoar juga dipake buat kendaraan bermotor (#mungkin para pejalan kaki seperti saya dihimbau untuk bisa terbang seperti bangau atau burung nuri yang bisa terbang tinggi).

Tentunya rakyat ter-include pada negara. Negara memiliki sistem yang diterapkan pada setiap warga negara. Setiap keputusan dan kebijakan akan diterapkan dan dilaksanakan oleh rakyat. Pertanyaannya, sejauh mana kebijakan negara yang berpihak pada rakyat. Ups! mungkin sudah berpihak pada rakyat, rakyat yang mana dulu… sepertinya bukan rakyat yang harus melawan arus sungai deras untuk pergi sekolah. bukan rakyat yang terpaksa berlari-lari kabur saat di kejar Satpol PP gara-gara mengasong di lampu merah di kota besar. Mungkin rakyat yang dibela adalah rakyat yang berhutang pajak konsorsiumnya yang bermilyar-milyar (#mungkin kasihan karena hutangnya buanyak).

Pajak warteg dan pajak kos-kosan

Pajak warteg akan diterapkan di DKI. Salah satu bukti negara ini gampang cari duit. Tinggal pajakin aja. ((#Hati-hati huruf “J” pada pajak, jangan salah ketik menjadi huruf “L”. Nanti jadi “palak, dipalakin”). Pajak warteg untuk warteg yang omsetnya 200 juta per tahun, berarti sekitar 500 ribuan per hari. Kalau harga nasi 1 porsi 5000 rupiah, harus ada pengunjung sebanyak 100 orang minimal. Ini hitungan rata-rata aja. Jika warteg demikian dipajakin, 10%, berarti 20 juta pajaknya ya. berarti juga, harga nasi  porsi dinaikin juga jadi 5500. Nyantai aja kalau kunjungan masih rame. Kalau nggak, ya rakyat pikir aja sendiri gimana mau bayar pajaknya. Pengunjung berpotensi menurun kalau harganya naik toh. Mending ke warteg sebelah yang pengunjungnya dahulu dikit (warteg yang omsetnya di bawah 200jt per tahun kan nggak kena pajak, harganya bisa nggak naik), lebih murah dari warteg kena pajak. Pemprov juga biarin aja kerepotan mendata tiap tahun karena warteg yang kena pajak tahun ini, belum tentu kena pajak tahun depan, begitu juga sebaliknya (#@$%^@!). Apapun itu, pokoke pemerintah puter otak terus gimana caranya meningkatkan pendapatan negara (#pernah mikir meng-efektifkan anggaran nggak ya?). Jargonnya “kita bersama membangun negeri (#kalau orang kaya bayar pajak, orang nggak kaya juga dong, kan berat sama dipikul, ringan jinjing aja sendiri). Semua lapis masyarakat harus berpartisipasi dalam pembangunan”. Semoga tidak ada pemimpin yang benar-benar berpikir demikian.

Usulan untuk pemilik warteg: besok dibatasi aja omsetnya jadi 199,9 juta per tahun. Hehe..

Di kota padang juga sudah dibuat peraturan penerapan pajak untuk kos-kosan yang kamarnya lebih dari 10 kamar. Dan kembali lagi, tentunya pemilik kos akan melimpahkan biaya pajak ke anak kos yang notabene anak rantau. Sebagai catatan, nggak semua kosan yang kamarnya lebih dari 10 harganya mahal. Ada juga yang murah meriah. Fasilitas di tiap kos kan berbeda-beda. Jadi besarnya pendapatan ibu kos tidak ditentukan oleh jumlah kamar, tetapi harga kamar, itu pun tergantung fasilitas yang disediakan. Lagi-lagi, gampang cari duit kan. Apa aja dipajakin.

Usulan untuk pemilik kosan: Jangan bikin kosan, tapi kontrakin aja. ^^ Minimal nama kosannya dan tampilan design bangunannya jangan “Kos-kosan” (#hehe).

 

Bukan negara ini yang miskin, tapi mental kita semua, membuat negara ini memiskinkan

Tinggalkan balasan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s